Menakar Ulang Prioritas Nasional: Megaproyek atau Perut Rakyat?
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, masyarakat Indonesia mulai merasakan himpitan nyata: daya beli lesu, biaya hidup meroket, dan lapangan kerja formal kian langka. Di titik ini, kita perlu bertanya: Sudah tepatkah arah kebijakan fiskal pemerintah saat ini?
Sebuah esai kritis mencoba membedah dilema ini, menyoroti ketimpangan antara ambisi infrastruktur dan realitas kesejahteraan rakyat di akar rumput. Berikut adalah 4 poin kilas baliknya:
1. Ambisi Megaproyek vs Kebutuhan Riil
Pemerintah gencar mendanai megaproyek seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kereta Cepat dengan narasi Indonesia-sentris. Namun, teori multiplier effect beton-beton ini belum mengenyangkan perut rakyat yang lapar hari ini. Alokasi APBN yang tersedot ke proyek mercusuar justru mempersempit ruang fiskal untuk stimulus langsung yang mendesak bagi masyarakat bawah.
2. Stimulus Berbasis Produktivitas, Bukan Bansos Sesaat
Masyarakat tidak butuh "pemanis" berupa bansos temporer. Stimulus terbaik adalah kemudahan mencari nafkah. Tiga langkah konkret yang bisa diambil:
Pemanfaatan Lahan Dorman: Membuka akses lahan telantar milik negara/korporasi untuk pertanian lokal.
Modernisasi Pertanian & Energi: Mengawinkan teknologi tani dengan energi terbarukan mandiri (seperti panel surya desa).
Hilirisasi yang Membumi: Memastikan investasi raksasa berdampak pada industri menengah-kecil agar optimal menyerap tenaga kerja lokal.
3. Hukum yang Tegas: Pengusir "Pajak Gelap"
Potensi ekonomi akan mati tanpa kepastian hukum. Premanisme—baik di jalanan, berkedok ormas, hingga yang berdasi di instansi—adalah "pajak gelap" yang mencekik UMKM dan membuat investor lari ke negara tetangga. Hukum yang tebang pilih adalah musuh utama pertumbuhan.
4. Refleksi Keadilan Fiskal dan Pajak
Pajak modern seperti PPN sering kali regresif, membebani si kaya dan si miskin dengan persentase yang sama. Mengadopsi prinsip keadilan fiskal universal (seperti konsep Zakat yang hanya memungut dari kaum mampu/Aghniya), pemerintah seharusnya melonggarkan tarif pajak bagi rakyat kecil dan menggeser beban tersebut secara progresif ke barang mewah atau aset spekulatif.
Kesimpulan: Indikator keberhasilan bangsa bukan diukur dari megahnya istana baru atau kecepatan kereta, melainkan dari ketenangan rakyat dalam mencari nafkah dan ringannya beban hidup mereka. Sudah saatnya pemerintah mengerem ego megaproyek dan kembali ke khittah kesejahteraan rakyat.
