Menembus Ilusi Hilirisasi: Mengapa Tata Kelola dan Antikorupsi adalah Kunci Sebenarnya
Narasi besar yang mendominasi panggung ekonomi kita akhir-akhir ini selalu mengagungkan satu kata: hilirisasi. Kita seolah dicekoki pemahaman bahwa dengan melarang ekspor bahan mentah (raw material) dan membangun pabrik pengolahan di dalam negeri, Indonesia otomatis akan melompat menjadi negara maju. Hilirisasi diposisikan bagai obat dewa yang bisa menyembuhkan segala penyakit ekonomi bangsa.
Namun, mari kita hantam narasi tersebut dengan sebuah pertanyaan kritis yang mendasar: Jika hilirisasi dilakukan di atas fondasi sistem yang korup, bocor, dan penuh dengan praktik ilegal, apakah ia benar-benar menjadi kunci kesejahteraan? Atau jangan-jangan, itu hanyalah kosmetik baru untuk menyembunyikan wajah lama penjarahan kekayaan alam?
Kenyataannya, hilirisasi hanyalah instrumen teknis. Kunci yang sebenarnya berada jauh di hulu: tata kelola (governance) dan pembersihan korupsi sejak awal.
Paradoks "Raw tanpa Korupsi" vs "Hilirisasi Penuh Manipulasi"
Untuk melihat persoalan ini secara utuh, mari kita bandingkan dua skenario ekstrem:
Skenario A (Dijual Raw tapi Bersih): Bayangkan negara yang mengekspor bahan mentah, namun memiliki tata kelola yang luar biasa bersih. Setiap ton bahan yang keluar dicatat akurat via sistem digital transparan, tanpa suap izin tambang, dan pajak dipungut maksimal. Seluruh pendapatan masuk ke kas negara dan didistribusikan adil untuk fasilitas publik dan dana abadi (sovereign wealth fund) seperti Norwegia. Di sini, rakyat tetap sejahtera karena nilai ekonomi kembali seutuhnya ke kantong publik.
Skenario B (Dipoles Hilirisasi tapi Korup): Negara melarang ekspor mentah dan smelter berdiri di mana-mana. Angka ekspor produk turunan melonjak drastis. Namun di balik layar, terjadi pembusukan sistemik: maraknya tambang ilegal (koridoran) berbekal dokumen manipulatif, suap izin dan Amdal yang merusak ruang hidup warga, serta insentif pajak (tax holiday) ugal-ugalan bagi investor asing yang membuat keuntungan raksasa dibawa pulang ke negara asalnya.
Jika Skenario B yang terjadi, "hilirisasi" berubah menjadi alat propaganda dan pemoles citra (whitewashing). Surplus ekonominya tetap dikuasai oleh segelintir oligarki dan korporasi multinasional, sedangkan masyarakat lokal hanya mendapatkan "remah-remah".
Dampak Domino Memprioritaskan "Polesan" Kulit Luar
Jika kita terus memuja hilirisasi tanpa membenahi akarnya, ada tiga dampak domino fatal yang akan terus dirasakan:
Ilusi Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Menetes ke Bawah: Angka pertumbuhan ekonomi daerah tambang melonjak tinggi, namun bersifat eksklusif. Masyarakat setempat tetap miskin, menghadapi inflasi lokal, dan angka stunting tetap mengkhawatirkan.
Kebocoran Anggaran Negara di Dua Sisi: Negara kehilangan potensi pendapatan di hulu akibat tambang ilegal, dan kehilangan pemasukan di hilir akibat insentif pajak yang terlalu royal.
Kehancuran Ekologis yang Tidak Terpulihkan: Kerusakan hutan dan kehancuran terumbu karang akibat limbah tambang menjadi biaya sosial-ekologis raksasa jangka panjang yang harus ditanggung lintas generasi.
Menata dari Hulu
Urutan berpikir kita harus dibalik: Tata Kelola Bersih (Hulu) Penegakan Hukum Adil Optimalisasi Nilai (Hilirisasi). Kita harus membenahi tata kelola lewat digitalisasi radikal, menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap mafia tambang, serta merevisi kontrak dan insentif fiskal agar negara mendapatkan porsi keuntungan yang adil.
Sudah saatnya kita berhenti jumawa pada kulit luar dan menuntut perbaikan dari akarnya: tata dari awal, bersihkan dari korupsi, dan tegakkan konstitusi secara utuh agar kekayaan alam benar-benar menjelma menjadi kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Berikan komentarmu tentang hal ini! simak lebih lengkapnya baca : Hilirisasi, Tata kelola dan antikorupsi